Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali
mengukuhkan posisinya sebagai daerah pionir dalam tata kelola pemerintahan
berbasis digital. Terobosan terbaru datang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Pengairan yang secara resmi mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi
Pengawasan dan Direksi (Mawasdiri), sebuah instrumen mutakhir yang didesain
untuk merevolusi mekanisme pengawasan seluruh proyek pekerjaan fisik daerah.
Aplikasi Mawasdiri hadir bukan sekadar sebagai pelengkap,
melainkan sebagai pergeseran paradigma dari pengawasan manual yang rentan
lambat menjadi sistem real-time yang terintegrasi. Inovasi ini secara
fundamental mengubah cara birokrasi mengelola akuntabilitas anggaran
infrastruktur. Dengan dukungan teknologi informasi, proses kritis—mulai dari
tahap perencanaan, verifikasi progres lapangan, hingga pelaporan final—kini
terangkum dalam satu platform digital.
Sekretaris Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby,
menjelaskan bahwa peluncuran aplikasi ini adalah langkah strategis yang sejalan
dengan amanat Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Inovasi
Daerah. "Mawasdiri kami kembangkan sebagai manifestasi komitmen Pemkab
terhadap transparansi dan efisiensi anggaran. Ini adalah jalan tol menuju data
proyek yang terbuka dan akurat, dapat diakses baik oleh internal dinas maupun
publik," tegas Riza.
Aplikasi berbasis web dan Android ini dirancang untuk
memaksimalkan efisiensi waktu dan biaya pengawasan. Fitur-fitur utamanya
menjadi kunci, meliputi peta geolokasi proyek, laporan terperinci realisasi
keuangan, dan dashboard yang menampilkan status proyek—sedang berjalan,
selesai, atau direncanakan. Kemampuan sistem untuk diakses oleh petugas
lapangan dan pejabat teknis dari mana saja berarti pengawasan tidak lagi
terhalang batasan geografis. Verifikasi data dan tindak lanjut laporan dapat
dilakukan hanya dalam hitungan menit, bukan hari.
Lebih dari sekadar alat pengawasan eksternal, Mawasdiri juga
berfungsi sebagai alat konsolidasi internal yang efektif di tubuh Dinas PU
Pengairan. Sistem ini memfasilitasi koordinasi lintas bidang, memastikan semua
unit kerja memiliki satu sumber data yang valid dan terverifikasi.
Dalam konteks pencegahan penyimpangan, Mawasdiri ditempatkan
sebagai tameng digital. Kehadiran sistem real-time ini bertujuan untuk
meminimalisir praktik proyek fiktif, memastikan setiap pekerjaan berjalan
sesuai prosedur teknis yang ditetapkan, dan menekan potensi kebocoran anggaran.
Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan signifikan dalam kualitas
hasil pekerjaan fisik.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana
pembangunan yang berasal dari keringat rakyat benar-benar tersalurkan untuk
infrastruktur yang bermanfaat. Dengan Mawasdiri, kami membangun sistem yang
sulit ditembus oleh praktik-praktik non-prosedural," tutup Riza. (*)