BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengajukan arah kebijakan pembangunan dan anggaran tahun depan. Hal itu ditandai dengan penyampaian nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Banyuwangi dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH, MH. Hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, M.Si, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Baca Juga : Hal Penting yang Perlu Diketahui Sebelum Menggunakan Tubidy Terbaru

Dalam nota pengantarnya, Bupati Ipuk menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih fokus, terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran tersebut disusun sebagai respons terhadap tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

"Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ipuk di hadapan peserta rapat.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui konvergensi pembangunan antarwilayah. Strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Pada kesempatan itu, Ipuk juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi Banyuwangi sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,65 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh sejumlah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan seiring berbagai inovasi dan promosi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Sektor jasa lainnya menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 8,64 persen. Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,61 persen serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,40 persen.

Selain itu, sektor jasa perusahaan tumbuh 7,37 persen, industri pengolahan 7,36 persen, konstruksi 6,79 persen, pertambangan dan penggalian 6,26 persen, administrasi pemerintahan 5,14 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 4,93 persen.

"Capaian tersebut merupakan efek berganda dari berbagai program pembangunan yang kami jalankan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ipuk.

Menghadapi Tahun Anggaran 2027, Pemkab Banyuwangi tetap memperhitungkan dinamika ekonomi global serta asumsi ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2027 ditargetkan mencapai 5,41 persen.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,87. Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 5,77 persen, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,306, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi diharapkan mencapai 97.

Ipuk menyampaikan tema pembangunan Banyuwangi tahun 2027 adalah "Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat."

Melalui tema tersebut, pemerintah daerah berharap mampu memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja, reformasi perlindungan sosial yang adaptif, transformasi ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang inklusif, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.

Usai menyampaikan nota pengantar, Bupati Ipuk menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan rapat paripurna, Michael Edy Hariyanto. Penyerahan dokumen tersebut menjadi awal pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum rancangan KUA-PPAS ditetapkan sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027.