Banyuwangi - Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terus
melakukan langkah efisiensi dalam pengelolaan sekolah dasar. Selama beberapa
tahun terakhir, sekitar 20 SD di berbagai kecamatan telah digabung (dimerger)
karena jumlah murid yang terus menurun.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menyebutkan
bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan
sekaligus efisiensi layanan. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertentu
mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan, bahkan dalam beberapa kasus
hanya memiliki belasan peserta didik.
“Sudah mendekati 20 SD yang kita merger. Pertimbangannya
karena jumlah siswanya makin sedikit dan agar pelayanan pendidikan tetap
efisien,” katanya.
Langkah merger dilakukan dengan cara menggabungkan sekolah
yang kekurangan siswa ke sekolah terdekat. Selain efisiensi, kebijakan ini juga
dinilai bisa meningkatkan pemerataan mutu guru dan fasilitas pendidikan di
wilayah pedesaan.
“Tahun ini ada dua sekolah lagi yang sedang dalam proses
verifikasi di Sekretariat Daerah. Jika disetujui, keduanya akan digabung dengan
sekolah terdekat,” tambah Suratno.
Selain persoalan jumlah siswa, keterbatasan tenaga pendidik
juga menjadi alasan lain. Menurut Suratno, tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan
kepala sekolah dan guru di semua SD yang tersebar di Banyuwangi.
“Sekarang menjadi kepala sekolah itu perlu proses panjang
dan seleksi ketat. Sementara jumlah sekolahnya banyak, sehingga sulit jika
setiap sekolah harus memiliki kepala sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Suratno menegaskan bahwa kebijakan merger
tidak diterapkan secara seragam di semua wilayah. Sekolah-sekolah yang berada
di daerah terpencil tetap dipertahankan agar anak-anak di kawasan itu tidak
kehilangan akses pendidikan.
“Kita tetap menyesuaikan kondisi di lapangan. Prinsipnya,
tidak boleh ada anak yang kehilangan hak untuk belajar hanya karena faktor
geografis,” tegasnya.
Kebijakan penggabungan sekolah ini diharapkan dapat menjaga
keberlangsungan layanan pendidikan dasar di Banyuwangi agar tetap berjalan
optimal di tengah tantangan demografis dan keterbatasan sumber daya. (*)