Banyuwangi – Program Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan irigasi yang digagas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi terus berjalan dan diperluas jangkauannya pada 2025. 

Tahun ini, sedikitnya lima wilayah jaringan irigasi menjadi sasaran program tersebut, meliputi Jalen 2 di Desa Setail, Tugung 3 di Desa/Kecamatan Sempu, Paeloan di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Daerah Irigasi Sempu di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, serta irigasi Sumber Kempit di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

Plt Kepala DPU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fachroby, mengatakan KSO merupakan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi melalui pelibatan langsung tenaga terampil di tingkat pengguna air. 

Baca Juga : DPU Pengairan Banyuwangi Gunakan Program Padat Karya untuk Bantu Tekan Kemiskinan

Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai pihak yang memahami kebutuhan lapangan.

“KSO menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia HIPPA agar mampu mengelola jaringan irigasi secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Riza.

Menurutnya, HIPPA di masing-masing wilayah irigasi menjadi pelaksana utama program, mulai dari pengawasan, perawatan, hingga penyusunan kebutuhan teknis lapangan. Mekanisme ini dinilai lebih efektif karena pengelolaan dilakukan oleh pihak yang bersinggungan langsung dengan pemanfaatan air irigasi.

Sebelum ditugaskan, para anggota HIPPA terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan DPU Pengairan. 

Pelatihan tersebut mencakup pemetaan infrastruktur, dasar-dasar teknis irigasi, administrasi, hingga manajemen kelembagaan. Setelah itu, mereka menyusun Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi secara komprehensif.

“PSETK menjadi pijakan dalam menentukan prioritas perbaikan, pemeliharaan, maupun pola distribusi air agar lebih tepat sasaran,” jelas Riza.

Ia berharap, melalui KSO seluruh HIPPA dan Gabungan HIPPA (GHIPPA) di Banyuwangi mampu meningkatkan kemampuan manajemen irigasi, baik dari sisi fisik maupun tata kelola kelembagaan. Dengan begitu, jaringan irigasi tetap terjaga, distribusi air semakin optimal, dan produktivitas pertanian dapat meningkat.

Pemerintah daerah menilai penguatan peran masyarakat pengelola air menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan, mengingat Banyuwangi memiliki ribuan hektare lahan pertanian yang bergantung pada sistem irigasi.

“Kami ingin HIPPA menjadi garda terdepan dalam memastikan jaringan irigasi tetap berfungsi maksimal demi kesejahteraan petani,” tegas Riza. (*)