BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program kerja Tahun Anggaran 2027 dengan mengedepankan skala prioritas.

Langkah tersebut dinilai penting menyusul proyeksi menurunnya kemampuan keuangan daerah yang diperkirakan berdampak pada ruang fiskal pemerintah kabupaten pada tahun depan.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Soroti Alih Fungsi Lahan HGU, Keselamatan Warga Jangan Dikorbankan

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai rapat kerja bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Menurut Patemo, kondisi fiskal yang lebih terbatas mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun program pembangunan. Setiap anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"SKPD kami minta menyusun program dan anggaran tahun 2027 secara lebih rasional. Pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, alokasi anggaran infrastruktur sebaiknya dipusatkan pada pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas publik yang selama ini menjadi penunjang aktivitas masyarakat. Prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan rusak, saluran drainase, jaringan irigasi pertanian, jembatan, hingga sarana umum lainnya.

Sebaliknya, Komisi IV meminta sejumlah perangkat daerah menunda pembangunan fisik baru. Beberapa OPD yang menjadi perhatian di antaranya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

"Kami meminta program pembangunan fisik baru ditunda agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga dan tidak memicu defisit anggaran," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain melakukan efisiensi belanja, DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD. Menurut Patemo, percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.

Ia menyebut sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dioptimalkan, seperti dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan berjalan sangat lama. Karena itu diperlukan inovasi pembiayaan agar pembangunan dapat dipercepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan dokumen KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,492 triliun atau turun sekitar 14,22 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,468 triliun atau mengalami penurunan sekitar 15,39 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,917 triliun.

Patemo mengungkapkan, penurunan kemampuan fiskal tersebut juga berdampak pada belanja modal yang diproyeksikan hanya sebesar Rp143,3 miliar, turun sekitar 52,70 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp303 miliar.

Dari total belanja modal tersebut, anggaran yang dialokasikan khusus untuk infrastruktur diperkirakan hanya sekitar Rp65 miliar. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, bukan untuk pembangunan proyek baru.

"Kondisi ini mengharuskan seluruh OPD benar-benar menyusun program secara selektif. Prioritas utama adalah memastikan pelayanan dasar dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tetap berjalan dengan baik," pungkas Patemo.